Jakarta (WARTASULAWESI) – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengemukakan perhatian serius terkait budaya nepotisme dan korupsi yang melanda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, yang berpotensi membuat warga negara asing (WNA) yang bekerja di lingkungan tersebut merasa terkejut dan kecewa. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif di Kompas TV pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Fenomena Budaya Nepotisme di BUMN

Budaya nepotisme—prinsip atau praktik memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat dalam pekerjaan atau jabatan—diyakini masih menjadi akar persoalan dalam sejumlah BUMN di Indonesia. Nepotisme ini seringkali berdampak pada kualitas manajemen dan kinerja perusahaan. Menurut Bhima Yudhistira, meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berpengalaman, budaya internal tersebut menyulitkan perubahan dan kemajuan dalam tata kelola perusahaan negara.

Kehadiran WNA dalam struktur perusahaan BUMN diharapkan dapat membawa perspektif baru serta teknologi dan metode manajemen modern. Namun, budaya yang telah mengakar berupa nepotisme dan korupsi justru dapat mengejutkan mereka. Akibatnya, potensi kontribusi positif dari WNA ini menjadi terhambat oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung transparansi dan meritokrasi.

Implikasi bagi Investasi dan Tata Kelola Perusahaan Negara

Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah internal perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada daya tarik investasi asing. BUMN yang dipenuhi oleh praktik nepotisme dan korupsi membuat para calon investor asing ragu untuk berinvestasi, sebab profil risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh.

Menurut pakar hukum dan ekonomi seperti Bhima, perbaikan tata kelola perusahaan milik negara sangat penting untuk menghadirkan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif, yang sekaligus dapat mengoptimalkan kinerja BUMN. Aspek integritas, transparansi, dan profesionalisme harus menjadi pondasi utama.

SDM Berkualitas yang Memadai

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan SDM yang berkompeten di berbagai bidang, termasuk manajemen perusahaan. Pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki para profesional nasional telah terbukti di berbagai sektor. Namun, tanpa reformasi serius terkait budaya kerja dan pengawasan internal, kehadiran SDM unggulan ini kurang optimal.

Referensi soal tata kelola dan akuntabilitas di BUMN bisa dilihat pada standar internasional yang telah diadopsi oleh beberapa negara maju, yang mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk memahami lebih dalam terkait konsep tersebut, selengkapnya dapat mengunjungi laman Corporate Governance di Wikipedia.

Upaya Perbaikan dan Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian BUMN, telah berupaya melakukan berbagai restrukturisasi dan pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperketat sistem seleksi dan pengawasan internal, yang bertujuan menyingkirkan praktik nepotisme dan meningkatkan integritas pejabat perusahaan.

Untuk melihat bagaimana upaya kebijakan pemerintah dan reformasi di sektor publik berjalan, pembaca dapat menilik artikel terkait di Warta Sulawesi: Prabowo Rapat Maraton di Hambalang yang membahas stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan.

Implementasi sistem meritokrasi dan transparansi dalam rekrutmen serta pengelolaan BUMN merupakan kunci utama agar lingkungan kerja di perusahaan negara menjadi kondusif dan profesional, tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga WNA yang terlibat dalam manajemen.

Pentingnya Kesadaran Budaya dan Integritas

Kesadaran akan budaya kerja yang sehat dan menjunjung etika profesionalisme harus menjadi prioritas sehingga korupsi dan nepotisme tidak menjadi hal yang lumrah. Di sinilah peran semua pihak, mulai dari pemerintah hingga pegawai BUMN, menjadi sangat krusial dalam mendorong perubahan nyata.

Kesimpulannya, tantangan terbesar BUMN Indonesia saat ini adalah bagaimana menghilangkan budaya nepotisme dan korupsi agar perusahaan negara dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan kebanggaan bangsa.

Sumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Warta Kota Production