[Jakarta (WARTASULAWESI)] – Sejumlah warga Pulau Pari, Jakarta Utara, menggelar demonstrasi pada Rabu, 8 Oktober 2025, di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka menuntut agar pemerintah segera mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Reklamasi Pantai (PKKPRL) yang diberikan kepada sebuah proyek pembangunan swasta di Pulau Pari.

Ancaman Reklamasi terhadap Ekosistem dan Krisis Iklim

Warga setempat menilai proyek reklamasi tersebut berpotensi merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan warga dan pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu. Mereka juga menyoroti dampak negatif kombinasi antara reklamasi yang tidak terkendali dan krisis iklim yang kian memburuk. Menurut para pengunjuk rasa, pemberian izin dari KKP dinilai dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan terkesan serampangan, sehingga menghadirkan beban berlipat kepada warga dan mengancam kesinambungan pulau ini sebagai destinasi wisata.

Aksi Demonstrasi dan Simbolisme Kapal “Thousand Sunny”

Dalam aksi damai mereka, warga membawa replika kapal “Thousand Sunny” yang terinspirasi dari serial animasi “One Piece”, serta membentangkan spanduk besar bertuliskan “Lindungi Pulau Kecil, Selamatkan Pulau Pari.” Simbol ini mencerminkan perjuangan warga untuk menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Posisi dan Signifikansi Pulau Pari

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil dalam gugusan Kepulauan Seribu yang populer sebagai destinasi wisata alami di DKI Jakarta. Kondisi pulau tersebut saat ini rentan terancam oleh proyek reklamasi yang tidak ramah lingkungan serta perubahan iklim. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kepulauan Seribu, bisa dibaca di Wikipedia Kepulauan Seribu. Mengingat isu penting ini, pembaca juga dapat merujuk pada artikel terkait kami sebelumnya mengenai pariwisata dan penataan kawasan pantai yang menyoroti keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Harapan dari Ekspresi Warga

Aksi warga Pulau Pari menekankan pentingnya perlindungan kawasan pesisir dalam menghadapi ancaman lingkungan yang kompleks. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang pemberian izin reklamasi demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus menjaga keindahan alam yang telah menjadi daya tarik wisata. Reklamasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir. Langkah pemerintah nantinya akan sangat menentukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Pulau Pari dan sekitarnya, yang notabene merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem laut di sekitar Jabodetabek. Sebagai tambahan perspektif, pembaca dapat melihat artikel kami tentang mutasi pejabat penting dalam pemerintahan sebagai gambaran dinamika kebijakan pemerintah yang terus berubah dan berpengaruh pada berbagai sektor. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Pulau Pari juga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat sipil aktif mengawal kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. * Sumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Warta Kota Production *