Bandung (WARTASULAWESI) – Pada Selasa, 14 Oktober 2025, kediaman Atalia Praratya di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, menjadi lokasi aksi protes dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya. Aksi ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Atalia Praratya sebagai anggota DPR RI terkait kondisi Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, yang menuai kecaman dari para santri di Bandung Raya.
Protes Terhadap Pernyataan Atalia Praratya
Forum Santri Nusantara Bandung Raya hadir dengan tujuan utama menyuarakan ketidakpuasan mereka atas pernyataan yang dianggap meremehkan peran pondok pesantren dalam membangun bangsa. Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadillah, menyatakan bahwa santri merasakan luka mendalam atas pernyataan tersebut, karena pesantren memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa dan pelestarian hak asasi manusia. Pernyataan Atalia yang dianggap mengabaikan nilai-nilai tersebut dianggap sebagai upaya memperkecil peran pesantren dalam opini publik.
Pesantren dalam Sejarah Bangsa
Pondok pesantren memiliki sejarah panjang dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama Islam, pesantren juga berperan penting dalam pendidikan moral, sosial, dan budaya masyarakat. Sebagai referensi, pondok pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tradisional yang telah ada di Indonesia selama berabad-abad (Wikipedia: Pondok Pesantren).
Tuntutan Tegas dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya
Dalam aksi yang berlangsung pada sore hari sekitar pukul 15.25 WIB, para santri menegaskan akan berjuang mempertahankan marwah pesantren yang mereka anggap direndahkan. Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan jika permintaan maaf dari Atalia Praratya tidak diterima. Salah satu tuntutan keras adalah agar Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, memecat Atalia dari keanggotaan DPR RI sebagai konsekuensi atas pernyataan yang memicu kegaduhan publik dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi.
Selain itu, forum juga menuntut agar Komisi VIII DPR RI merumuskan kebijakan nasional terkait keselamatan pesantren bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi seperti yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pesantren.
Perspektif Politik dan Sosial
Aksi protes ini menjadi sorotan penting dalam hubungan antara politik dan masyarakat pesantren. Sebagai anggota DPR RI, pernyataan yang disampaikan Atalia Praratya memiliki dampak luas yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap pesantren, yang selama ini dipandang sebagai pilar pendidikan dan pelestari nilai-nilai keagamaan serta kebangsaan di Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan aktor politik harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik sosial yang merugikan semua pihak.
Fenomena ini dapat dibandingkan dengan kejadian serupa di kancah politik nasional yang mengaitkan peran sentral lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial dan politik negara. Bagi masyarakat pesantren, menjaga marwah dan peranannya merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana pernah dibahas dalam beberapa artikel di situs kami, seperti Banyak Ponpes Tak Punya Izin Pembangunan, DPR Jangan-jangan Tak Mudah Dapat IMB.
Harapan dan Tindakan Selanjutnya
Demi menjaga keharmonisan dan keamanan sosial, forum santri mengajak semua pihak, khususnya para politisi dan pemerintah, untuk lebih sensitif dan menghargai peran pesantren. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya dialog konstruktif dan penghormatan terhadap berbagai elemen bangsa guna memperkuat persatuan dan keadilan sosial.
Fenomena dan isu seputar pesantren dan politik juga menarik untuk ditelaah lebih lanjut sebagai bagian dari dinamika sosial Indonesia. Pembaca dapat menemukan berbagai artikel terkait hal ini dalam kategori Pemerintahan & Politik di situs kami untuk memahami lebih dalam isu yang sedang berkembang.
Sumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Warta Kota Production