Aceh (WARTASULAWESI) – Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh tengah menjadi sorotan dan menuai kecaman keras dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto. Peristiwa ini terjadi di saat Aceh dan sekitarnya tengah menghadapi kesulitan dalam penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera.
\n\n\n\nPenanganan Bencana dan Isu Politika yang Menyelinap
\n\n\n\nDalam pernyataannya di Sekolah Partai PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (29/12/2025), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa momentum bencana harus diisi dengan solidaritas dan kemanusiaan, bukan dengan isu politik yang dapat memecah belah.
\n\n\n\n“Ya semuanya sebenarnya dengan kemanusiaan ini dengan rakyat yang menjadi korban, kita disatukan. Maka jangan masukkan hal-hal yang sifatnya politis,” ujar Hasto Kristiyanto tegas. Pernyataan ini menjadi pesan keras agar fokus tetap pada pemulihan dan membantu korban bencana.
\n\n\n\nLatar Belakang dan Konteks Sejarah GAM di Aceh
\n\n\n\nGerakan Aceh Merdeka, atau GAM, merupakan organisasi yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Republik Indonesia melalui konflik bersenjata pada akhir abad ke-20. Meski konflik tersebut telah berakhir dengan Perjanjian Helsinki 2005 yang membawa Aceh ke dalam kerangka otonomi khusus, isu-isu politik terkait kemerdekaan dan simbolisme GAM masih sensitif dan memancing kontroversi.
\n\n\n\nKehadiran bendera GAM di tengah penanganan bencana dianggap tidak tepat dan dapat mengganggu upaya bersama untuk membantu masyarakat Aceh yang terdampak. Sebagaimana tercermin di beberapa peristiwa terdahulu, isu politik yang dimasukkan ke dalam peristiwa kemanusiaan sering menimbulkan perpecahan dan memperlambat proses pemulihan.
\n\n\n\nReaksi dan Sikap PDI-P dalam Menyikapi Pengibaran Bendera GAM
\n\n\n\nPDI-P sebagai partai yang cukup berpengaruh di kancah politik nasional menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan tidak menyusupi momen bencana dengan agenda politik tertentu. Ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa.
\n\n\n\nSikap PDI-P ini juga relevan dengan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Dalam konteks ini, pembaca dapat melihat artikel terkait tentang kericuhan demo penolakan kenaikan PBB yang sempat mengganggu ketertiban umum, sebagai gambaran betapa mudahnya isu politis dapat memecah konsentrasi kepentingan publik.
\n\n\n\nPentingnya Memisahkan Urusan Politik dari Kondisi Kemanusiaan
\n\n\n\nBencana alam merupakan ujian bagi setiap bangsa dalam menunjukkan solidaritas dan empati. Memasukkan unsur politik ke dalam penanganan bencana dapat mengaburkan tujuan utama yakni membantu dan melindungi korban.
\n\n\n\nPenggabungan politik dalam konteks ini bisa dibandingkan dengan politik yang justru sering kali berujung pada perpecahan, tidak seperti cita-cita kemanusiaan yang mengedepankan persatuan dan perdamaian.
\n\n\n\nKarena itu, sikap tegas PDI-P menolak bendera GAM berkibar saat penanganan bencana adalah upaya untuk mengingatkan semua pihak agar mengutamakan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan politik.
\n\n\n\nKesimpulan
\n\n\n\nPengibaran bendera GAM di Aceh, terutama saat kondisi bencana seperti saat ini, menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk PDI-P. Penanganan bencana seharusnya menjadi murni urusan kemanusiaan tanpa adanya campur tangan politik agar proses pemulihan bisa berjalan optimal.
\n\n\n\nBagi masyarakat dan pemerintah, menjaga atmosfer persatuan dan menahan diri dari tindakan politisasi peristiwa kemanusiaan adalah kunci untuk membantu Aceh dan wilayah terdampak bencana lainnya bangkit kembali.
\n\n\n\nUntuk menambah wawasan terkait sejarah konflik Aceh dan perdamaian, pembaca dapat mengunjungi halaman resmi Gerakan Aceh Merdeka di Wikipedia.
\n\n\n\nSumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Kompascom Reporter on Location
\n”