Jakarta (WARTASULAWESI) – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan keprihatinannya terkait dana milik pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp 203 triliun yang masih mengendap di bank, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 24 November 2025. Pertanyaan ini muncul sebagai upaya untuk memahami alasan penumpukan dana tersebut di bank sementara serapan belanja pemerintah daerah masih belum maksimal.

Alasan Dana Mengendap di Bank Menurut Pemerintah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa dana mengendap yang mencapai Rp 203 triliun itu berasal dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tito juga menambahkan bahwa rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah hingga 23 November 2025 baru mencapai sekitar 68 persen dari target, khususnya di 38 provinsi, sedangkan pendapatan daerah sudah mencapai sekitar 83 persen dari target yang diharapkan di atas 90 persen.

Pemerintah mendorong agar serapan belanja pemerintah daerah bisa meningkat mencapai 75 hingga 80 persen agar peredaran uang di masyarakat dapat lebih maksimal. Hal ini menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab Dana Pemda Masih Mengendap

Salah satu penyebab utama dana Pemda masih mengendap adalah adanya pergantian kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025, sehingga mereka fokus pada penyusunan struktur pemerintahan terlebih dahulu, mulai dari kepala dinas hingga sekretaris daerah. Selain itu, tahap persiapan anggaran untuk pembayaran kontrak akhir tahun juga menjadi faktor yang menyebabkan dana belum terserap sepenuhnya.

Lebih lanjut, biasanya pembayaran atas pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai di akhir tahun, sehingga dana harus disiapkan untuk keperluan tersebut. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi pembayaran gaji dan biaya operasional bulan Januari, terutama apabila dana transfer pusat terlambat datang.

Menurut Prabowo Subianto, penanganan dana daerah ini menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik. Dana yang mengendap di bank tanpa disalurkan ke masyarakat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Upaya Pemerintah dalam Mendorong Efisiensi Penggunaan Dana Daerah

Pemerintah terus mendorong agar daerah mempercepat realisasi belanja agar dana yang tersedia dapat beredar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan publik.

Salah satu contoh implementasi kebijakan ini adalah pengawasan ketat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pertemuan rutin untuk meninjau laporan penggunaan anggaran daerah dan mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan dana.

Kebijakan serupa pernah dibahas dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, yang juga mencakup isu distribusi dana dan realisasi belanja, sebagaimana diulas dalam artikel sebelumnya di Warta Sulawesi.

Implikasi Dana Mengendap bagi Perekonomian Daerah

Kondisi dana mengendap di bank dengan nilai yang besar ini membawa sejumlah dampak penting, antara lain potensi perlambatan perputaran uang di sektor riil ekonomi di daerah. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas usaha kecil dan menengah yang tergantung pada belanja pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan utama.

Prabowo Subianto menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran daerah agar manfaat dana publik segera dirasakan masyarakat luas, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penumpukan dana pemerintah daerah sebesar Rp 203 triliun yang masih mengendap di bank menjadi perhatian utama pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Mengingat realisasi belanja daerah yang baru sekitar 68 persen, perlu adanya percepatan dan efisiensi dalam penggunaan dana tersebut agar berdampak positif pada masyarakat dan perekonomian.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan pengeluaran dan meningkatkan serapan anggaran demi memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dan pembangunan di daerah tetap lancar serta berkelanjutan.

Untuk informasi terkait tata kelola pemerintahan daerah lainnya, pembaca dapat menyimak artikel sebelumnya di Warta Sulawesi.

Sumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Warta Kota Production