Chrey Thum, Kandal (WARTASULAWESI) – Kerusuhan melibatkan 97 warga negara Indonesia (WNI) terjadi pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja. Insiden ini dipicu oleh upaya sejumlah pekerja, termasuk WNI, untuk melarikan diri dari perusahaan yang diduga menjalankan praktik penipuan daring atau online scam.
Latar Belakang Insiden Kerusuhan
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, mengonfirmasi keterlibatan puluhan WNI dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memastikan keselamatan serta status hukum WNI yang terjebak dalam peristiwa tersebut.
Menurut keterangan Judha Nugraha, sebagian besar WNI bekerja di perusahaan ilegal yang merekrut tenaga kerja asing, termasuk WNI, dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi mereka kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi tanpa kebebasan bergerak.
Kronologi Kerusuhan di Kota Chrey Thum
Kerusuhan bermula saat sekelompok pekerja mencoba melarikan diri dari kompleks perusahaan. Usaha pelarian ini memicu bentrokan dengan pengamanan perusahaan, yang akhirnya bereskalasi menjadi kekacauan dan intervensi aparat keamanan Kamboja. Beberapa video di media sosial menampilkan situasi mencekam dengan suara tembakan peringatan dan para pekerja yang berhamburan ke jalan.
Insiden ini menambah daftar panjang eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya di wilayah Asia Tenggara, yang sering kali terjadi dalam modus perekrutan ilegal untuk perusahaan yang terlibat dalam penipuan daring. Dalam dua tahun terakhir, Kemenlu mencatat ratusan WNI menjadi korban serupa terutama di negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina.
Upaya Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia memprioritaskan perlindungan dan pemulangan WNI yang menjadi korban. Melalui KBRI Phnom Penh, pemerintah terus berkoordinasi dengan kepolisian dan otoritas lokal untuk memperoleh akses konsuler dan memastikan kondisi WNI.
Koordinasi aktif ini juga bertujuan mengecek dan memverifikasi identitas para pekerja, sehingga perlindungan hukum dan upaya pemulangan bisa dilaksanakan dengan efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai kasus perekrutan tenaga kerja ilegal dan praktik online scam yang melibatkan WNI.
Praktik Online Scam dan Perekrutan Tenaga Kerja ilegal
Praktik online scam berkedok perusahaan teknologi atau pusat panggilan sering menjebak pekerja asing, termasuk WNI, dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi namun berujung pada eksploitasi dan kondisi kerja memprihatinkan. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja migran dari Indonesia.
Informasi terkait modus dan dampak perekrutan ilegal tenaga kerja serta pentingnya perlindungan WNI dapat dipelajari lebih lanjut melalui artikel kami sebelumnya tentang tantangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Perlindungan Hukum dan Diplomasi
Selain usaha pemulangan, perlindungan hukum menjadi fokus utama pemerintah. Kementerian Luar Negeri memiliki peran vital dalam mengupayakan keadilan dan keamanan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama yang berhadapan dengan hukum akibat modus penipuan dan perekrutan ilegal.
Kerjasama diplomatik antara Indonesia dan negara tujuan tenaga kerja seperti Kamboja menjadi kunci dalam menjalankan fungsi konsuler dan memastikan penghormatan hak-hak pekerja migran, sebagaimana juga dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Kasus kerusuhan di Kamboja ini sebaiknya menjadi perhatian serius semua pihak untuk mencegah terulangnya insiden serupa yang merugikan para pekerja. Masyarakat sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri dianjurkan untuk memverifikasi informasi dan memastikan legalitas perusahaan tempat bekerja.
Selengkapnya mengenai kondisi dan upaya perlindungan WNI dalam kasus serupa juga telah dijabarkan di artikel lain kami pada kategori Pemerintahan & Politik.
Sumber: WARTASULAWESI, YouTube Channel resmi Warta Kota Production